31. Pemerintah daerah dalam membuat peraturan harus mampu mengakomodasi kepentingan rakyat sehingga menimbulkan rasa keadilan sosial. Salah satu contoh perwujud

31. Pemerintah daerah dalam membuat peraturan harus mampu mengakomodasi kepentingan rakyat sehingga menimbulkan rasa keadilan sosial. Salah satu contoh perwujudan keadilan sosial adalah .... A. membangun penyediaan fasilitas umum di setiap pemukiman B. memperoleh kesempatan sama untuk mengembangkan agama C. jaminan kebebasan dalam memberikan hak suara di pilkada D. menghargai kebebasan untuk menyalurkan bakat dan minat diri E. kebebasan mementukan cara dalam memilih kebutuhan kehidupan 32. Pahami tugas-tugas presiden berikut!, (1). Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (2). Mengajukan RUU kepada DPR, (3). Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, (4). Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Dari data di atas yang merupakan tugas presiden dalam bidang eksekutif ditunjukkan pada nomor .... A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 1 dan 4 D. 2 dan 4 E. 4 dan 3 33. Perhatian berita berikut:peringatan hari Otoda menjadi penyemangat bagi daerah untuk dapat merumuskan kebijakan daerah dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah gunameningkatkan pelayanan Publik dan kesejahteraan masyarakat .Berdasarkan uraian berita di atas penyelenggaraan Otoda menitikberatkan pada : A. pembiaran pelayanan publik secara maksimal B. proses perumusan dan penetapan kebijakan pemda C. perhatian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat daerah setempat D. semangat menerapkan nilai nilai otoda dalam kehidupan sehari hari E. penyelenggaraan pemerintahan yang memeperhatikan potensi dan kebutuhan daerah 34. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah terdapat beberapa hal yang tetap ditangani pemerintah pusat,disamping ada pula bidang yang diserahkan dan menjadi kewenangan pemerintah Daerah untukmengelolanya, diantaranya adalah …. A. bidang agama B. bidang yustisi C. bidang politik luar negeri D. pengelolaan sarana pendidikan dan kesehatan E. kebijakan yang berhubaungan dengan Moneter dan Fiskal 35. Sistim Pemerintahan di Negara Indonesisa sudah diatur dalam UUD NRI 1945yang sudah diamandemen menurut ketentuan UUD NRI 1945 pengangkatan Gubernur,Bupati,dan Wali Kota didasarkan pada .... A. kekuasaan eksekutif B. kekuasaan legislatif C. kekuasaan yudikatif D. pemilihan secara demokratif E. dipilih rakyat disahkan oleh DPR. 36. Yang menjalankan asas desentralisasi ,dekosentrasi dan asas medebewind sekaligus adalah wilayah A. Wilayah administratif B. Kabupaten C. Propinsi D. Daerah Otonom E. Kota Madya 37. Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbuka. Hal ini mengandung makna, bahwa .... A. pemerintahanmenjadikan LSM sebagai mitra dan pengontrol kebijakan B. pemerintah melaksanakan komunikasi vertikal dengan masyarakat C. semua rahasia negara wajib diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat D. pemerintah membatasi pers sebagai pusat informasi yang dikendalikan E. pemerintahan dijalankan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat 38. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala Negara dan tidak dapat diganggu gugat sedangkan kepala Pemerintahaan berada ditangan perdana menteri merupakan ciri dari bentuk pemerintahan .... A. monarki konstitusi B. monarki parlementer C. republik konstitusional D. republik absolud E. republic parlementer 39. Mahkamah Agung adalah pemegang pengadilan negara tertinggi yang berkedudukan di ibukota negara atau di lain tempat yang ditetapkan oleh presiden. Salah satu wewenang dari MA adalah …. A. menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di daerah hukumnya. B. mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. C. memberikan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan. D. mengabulkan setiap permohonan kasasi yang diajukan pada ma dengan alasan yang jelas dan menguntungkan bagi pencari keadilan. E. melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya supaya diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya. 40. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren adalah .... A. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. B. Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. C. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. D. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. E. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan menteri.